Info Publik Bung

Serang– Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Serang, yang dipimpin oleh Ketua Umum Nurhidayat, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang dalam mengawasi jalannya proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang. (26/02/2025). Terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Serang menjadi bukti nyata bahwa pengawasan terhadap jalannya Pilkada masih sangat lemah dan tidak maksimal. Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses demokrasi berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, seharusnya lebih proaktif dalam mencegah berbagai potensi pelanggaran yang terjadi. Namun, kenyataannya, terjadinya PSU justru menunjukkan adanya kelemahan fatal dalam sistem pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Serang. Nurhidayat, Ketua Umum PC PMII Kabupaten Serang, mengatakan bahwa kejadian ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. "Bawa...

JAKARTA || Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah lama menjadi pilar penting jurnalistik Indonesia, berperan sebagai wadah bagi para wartawan untuk bernaung dan berkontribusi dalam menjaga profesionalisme dan kebebasan pers.  Namun, sejak awal tahun 2024, PWI menghadapi konflik internal yang serius, kepemimpinan Hendry Ch Bangun, sesuai SK Menkumham dan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Zulmansyah Sekedang mengklaim sebagai pengurus sah PWI, yang berdampak pada perpecahan di kalangan anggota dan kebingungan di masyarakat. Situasi semakin memanas ketika Dewan Pers, sebagai otoritas yang menaungi organisasi pers di Indonesia, mengambil langkah dengan menghentikan akses kedua kubu ke lantai 4 Gedung Dewan Pers mulai 1 Oktober 2024. Langkah ini untuk menjaga netralitas dan integritas Dewan Pers dalam menghadapi konflik internal PWI. Upaya mediasi telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Hukum dan HAM yang menginisiasi pertemuan antara kedua kubu pada Agustus 2024. Dalam ...

JAKARTA,- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa penipuan online menyebabkan kerugian besar bagi warga Indonesia, mencapai Rp726,6 miliar dengan lebih dari 44.000 laporan kasus.  Penipuan ini mencakup berbagai modus, termasuk pembobolan rekening, skimming, phishing, dan social engineering, yang merugikan konsumen di berbagai sektor. Laporan ini disampaikan oleh Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK) OJK dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Rabu, 19 Februari 2025. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI, Annisa M.A. Mahesa, dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Banten II, mengungkapkan keprihatinannya dan menyoroti tingginya jumlah laporan penipuan, khususnya yang melibatkan aplikasi penipuan terkait tugas online.  Annisa menyatakan bahwa dirinya sering menerima aduan terkait modus penipuan yang menawarkan pekerjaan mudah, seperti tugas untuk subscribe, like, atau komentar di a...